Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (22/10) mengusulkan pemungutan suara nasional untuk menjamin hak wanita menggunakan jilbab di lembaga-lembaga negara, sekolah dan universitas. Sebelumnya partai berkuasa yang mendalami Islam mencabut larangan menggunakan jilbab di lembaga-lembaga negara pada tahun 2013.
Namun persoalan jilbab kembali mendominasi perdebatan politik dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilu pada 2023 mendatang. Masalah ini akan menjadi salah satu persoalan paling serius bagi Erdogan.
Erdogan sering meyebutkan, pencabutan larangan jilbab tersebut merupakan contoh bahwa, partainya yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mewakili Muslim Turki yang baik. Erdogan juga menyatakan, kemenangan partainya pada 2002 melawan partai-partai sekuler yang sebelumnya memerintah Turki.
“Jika Anda memiliki keberanian, ayo, mari kita bawa persoalan ini ke referendum. Biarkan masyarakat yang membuat keputusan,” kata Erdogan dalam sambutannya yang ditujukan kepada pimpinan utama partai oposisi Kemal Kilicdaroglu, dilansir Alarabiya, Minggu (23/10).
Kilicdaroglu merupakan pemimpin Partai Rakyat Republik (CHP), yang berajaran sekularisme. Partai ini didirikan oleh pendiri republik Turki modern sekularisme, Mustafa Kemal Ataturk.
Namun nyatanya, pemimpin CHP telah mengusulkan undang-undang yang menjamin hak mengenakan jilbab. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran publik bahwa, CHP akan menerapkan kembali larangan memakai jilbab. Para ahli menyatakan, Kilicdaroglu berusaha menunjukkan kepada masyarakat agar mereka tidak perlu takut memilih CHP dalam pemilu tahun depan.
“Kami sudah membuat kesalahan di masa lalu terkait jilbab. Ini waktunya untuk meninggalkan persoalan tersebut di belakang kita,” kata Kilicdaroglu awal bulan ini.
Jilbab menjadi pusat perdebatan pada 1990-an di Turki. Tetapi sekarang, tidak ada partai yang menyarankan larangan penggunaan jilbab di negara mayoritas Islam.
Erdogan menyatakan, perubahan konstitusi akan segera ditinjau untuk disetujui parlemen. Partai AKP dan mitra aliansi nasionalis memegang posisi minoritas di parlemen.
Tetapi di bawah undang-undang Turki, perubahan konstitusi memerlukan persetujuan 400 anggota parlemen tanpa perlu referendum. Maka dari itu CHP perlu memberikan dukungannya. Jika perubahan konstitusi tak bisa diselesaikan di parlemen, maka dapat diserahkan kepada rakyat.
“Jika persoalan ini tidak dapat diselesaikan di parlemen, kami akan melepaskannya kepada rakyat,” kata Erdogan.
